Malaysia Intensifkan Diplomasi untuk Hadapi Tarif Timbal Balik AS 24%
Pemerintah Malaysia sedang mengintensifkan upaya diplomatik untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik sebesar 24% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Malaysia. Langkah ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan perdagangan negara.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa delegasi Malaysia akan dikirim ke Washington pada akhir April untuk memulai dialog langsung dengan pihak AS. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, menegaskan bahwa pendekatan diplomasi senyap ini bertujuan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan tersebut demi melindungi kepentingan nasional.
Pemerintah Malaysia menolak klaim AS bahwa Malaysia mengenakan tarif 47% terhadap impor dari AS. Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) menyatakan bahwa kebijakan tarif timbal balik AS bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan adil yang dijunjung oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Analisis dari Centre for Future Studies Berhad memperkirakan bahwa tarif baru ini dapat menyebabkan penurunan nilai ekspor Malaysia ke AS hingga RM187,6 miliar, mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar RM32,9 miliar, dan berpotensi mengakibatkan kehilangan 269.000 lapangan kerja.
Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia juga berupaya membentuk respons regional terhadap kebijakan tarif AS. Perdana Menteri Anwar telah berkomunikasi dengan pemimpin negara-negara ASEAN lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menanggapi isu ini.
Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa mereka tidak akan memberlakukan tarif balasan, melainkan akan terus berupaya menjaga hubungan perdagangan yang positif dan progresif dengan semua mitra dagang, termasuk AS. Langkah-langkah mitigasi sedang disiapkan untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak, termasuk perusahaan kecil dan menengah.
Situasi ini menunjukkan tantangan besar bagi Malaysia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika perdagangan global yang berubah cepat. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional melalui diplomasi dan kerja sama internasional.
