Krisis Infrastruktur dan Ketergantungan Kaltara terhadap Malaysia: Perut Diisi Malaysia, Hati Tetap Indonesia
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, mengungkapkan kondisi memprihatinkan wilayahnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada 28 April 2025. Ia menyatakan bahwa Kaltara mengalami pemotongan anggaran drastis, dari Rp 2,4 triliun menjadi hanya Rp 469 miliar untuk tahun 2024. Dengan 85% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, pemotongan ini sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah perbatasan tersebut.
Zainal menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia dan Malaysia di perbatasan. Ia menggambarkan kontras antara Sebatik (Indonesia) yang gelap gulita dan Tawau (Malaysia) yang terang benderang. Kondisi jalan yang buruk membuat perjalanan sejauh 60 km memakan waktu hingga 6 jam, sementara perjalanan dari Malinau ke Krayan sejauh 108 km bisa memakan waktu 3 hari 2 malam. Masyarakat setempat terpaksa membangun jembatan kayu secara gotong royong karena harga bahan bangunan seperti semen mencapai Rp 900 ribu per sak, hampir setara dengan harga di pedalaman Papua. Akibatnya, bahan bangunan untuk proyek penting seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Nawang harus diimpor dari Malaysia karena lebih murah dan dekat.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kaltara bergantung pada Malaysia untuk kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan barang dapur lainnya. Zainal menyatakan, “Untung mereka semua masih setia dengan NKRI. Tapi perut mereka, dari Malaysia,” menggambarkan ironi bahwa meskipun secara emosional dan nasionalis mereka tetap setia kepada Indonesia, secara ekonomi mereka bergantung pada Malaysia.
Pemerintah daerah berusaha meringankan beban masyarakat dengan memberikan subsidi transportasi barang dan orang ke kawasan perbatasan sebesar Rp 15 miliar per tahun. Namun, dengan pemotongan anggaran yang signifikan, jumlah ini diperkirakan akan menyusut lagi tahun ini.
Situasi ini menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah perbatasan, guna memastikan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
